Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu Dihentikan, Bawaslu Kota Bekasi Harus Diusut?

Kota Bekasi menjadi daerah yang rentan terhadap pelanggaran pemilu di wilayah Jawa Barat. Sehingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi harus kerja lebih awas dan ketat.

Bawaslu Kota Bekasi

Bawaslu Kota Bekasi juga harus lebih tegas dalam melihat seluruh potensi dan pelanggaran pemilu. Namun sepertinya, Bawaslu Kota Bekasi tidak serius menjalani kinerja pengawasan pemilu.

Bawaslu Kota Bekasi saat ini dinilai diisi oleh komisioner yang tidak mengetahui aturan pemilu. Sehingga Bawaslu Kota Bekasi seperti kehilangan keberanian dalam menindak pelanggaran pemilu.

Demikian disampaikan oleh Adri Zulpianto, Kordinator Daerah JPPR Kota Bekasi, pada Klikanggaran.com di Jakarta, Minggu (16/12).

Pelanggaran Pemilu

Adri melihat, ada indikasi ketidaknetralan Bawaslu dalam melakukan kinerja pengawasan pemilu. Bahkan atas pelanggaran pidana yang dilakukan secara masal di media massa maupun online oleh peserta pemilu.

Pelanggaran pidana yang dilakukan secara massal oleh Partai Demokrat karena melakukan kampanye di media cetak dihentikan. Karena Bawaslu merujuk pada perkataan Wahyu Setiawan, Komisioner KPU RI. Bahwa tidak ada SK terkait jadwal kampanye.

“Padahal, seluruh jadwal pemilu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan pemilu,” kata Adri.

Menurut Adri, dugaan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh partai Demokrat Kota Bekasi pun sudah dinyatakan terbukti sebagai sebuah pelanggaran pidana oleh Bawaslu Kota Bekasi.

Namun kenapa dugaan pelanggaran tindak pidana itu dihentikan oleh karena perkataan komisioner KPU RI.

“Bukan merujuk pada aturan perundang-undangan yang berlaku,” lanut Adri.

Padahal sebelumnya, Bawaslu Kota Bekasi juga menindaklanjuti keterlambatan laporan LADK dua partai di Kota Bekasi. Laporan LADK ini dinyatakan terlambat dengan rujukan batas waktu yang ditentukan oleh Surat Edaran KPU RI.

Namun oleh Bawaslu Kota Bekasi, laporan tersebut dinyatakan tidak terlambat, dengan merujuk kepada Undang-Undamg Pemilu.

Dugaan Pelanggaran Pemilu

Anehnya menurut Adri, kasus dugaan pelanggaran pemilu terkait kampanye parpol di media cetak, Bawaslu Kota Bekasi harus repot-repot menunggu. Bahkan mencatut perkataan Komisioner KPU RI.

Sehingga kasus dugaan pelanggaran pemilu itu dihentikan. Karena masa penanganan yang habis. Padahal sebelumnya, terkait keterlambatan laporan LADK parpol, Bawaslu Kota Bekasi dapat menyimpulkan kasus pelanggaran LADK di luar dari pernyataan KPU RI, dengan merujuk kepada UU Pemilu.

Dihentikannya proses penanganan pelanggaran ini pun menurut Adri menjadi aneh. Seperti tidak ada keseriusan penanganan pelanggaran pemilu di Kota Bekasi oleh Bawaslu.

Padahal, waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk menangani kasus pelanggaran cukup lama. Dan, ini berbeda penanganan waktu kasus pelanggaran keterlambatan laporan LADK. Setelah dikeluarkannya Berita Acara terkait keputusan.

Bahwa dua partai dinyatakan terlambat dengan merujuk Surat Edaran KPU RI. Beberapa hari kemudian Bawaslu Kota Bekasi dapat memutuskan bahwa dua partai yang terlambat melaporkan LADK dinyatakan tidak melanggar dengan merujuk kepada Undang-Undang.

“Maka dari itu, Bawaslu Kota Bekasi seharusnya dievaluasi dan diusut. Jangan sampai Komisioner Bawaslu Kota Bekasi menjalani tugas pengawasan secara tidak netral dan berpihak pada parpol,” ujar Adri.

“Bawaslu jangan sampai takut menegakkan peraturan. Kalau komisioner main aman dan mengesampingkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih baik komisioner Bawaslu diganti,” tutup Adri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *