Reward untuk Daerah, Pemerintah Anggarkan Dana Insentif Daerah

Untuk memaksimalkan pembangunan, perlu adanya peningkatkan kualitas pengelolaaan keuangan daerah dan kesehatan fiskal daerah. Selain itu juga kualitas pelayanan pemerintahan umum, kualitas pelayanan dasar publik di bidang pendidikan. Tak kalah penting peningkatan kesehatan dan infrastruktur, serta upaya pengentasan kemiskinan. Untuk itu, Pemerintah pusat menganggarkan dana insentif daerah sebagai reward bagi Pemerintah Daerah (Pemda) berprestasi.

Dana ini sebagai bentuk reward atau timbal baik bagi daerah yang menjalankan pemerintahan dan pengelolaan anggaran dengan baik. Adapun sebagai indikator baik tidaknya daerah ditentukan oleh beberapa faktor. Seperti Opini Badan Pemeriksa Keuangan terkait Laporan Keuangan Daerah. Kemudian Penetapan Peraturan Daerah yang tepat waktu. Lalu, penggunaan e-government dan ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Selain indikator di atas, yang merupakan kriteria utama, ada juga indikator kinerja untuk penilaian tambahan. Misalnya tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintah, pelayanan dasar publik, serta kesejahteraan masyarakat.

Di tahun anggaran 2019 Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan menyiapkan Dana Insentif Daerah sebesar Rp 10 triliun. Terkait Dana Insentif Daerah, Klikanggaran.com mewawancarai Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman. melalui sambungan telephone.

Menurut Jajang, Dana Insentif Daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah berprestasi adalah upaya baik guna menggenjot performa daerah. Jajang juga mengatakan, selain bentuk reward ada bentuk sanksi dari Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Misalnya penundaan dana alokasi umum bagi Pemerintah Daerah yang telat melaporkan data keuangan.

Reward untuk Daerah

Masih menurut Jajang, selain reward dan punishment, perlu ada perbaikan dalam sistem pengawasan internal. Sebab selama ini, aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) atau Inspektorat Daerah masih terlihat melempem.

“Hal ini disebabkan, memang secara struktur, posisi inspektorat masih lemah karena masih di bawah Sekretariat Daerah,” kata Jajang.

Dalam kesempatan lain, Direktur Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (KAKI Publik), Adri Zulfianto, ikut menilai. Pemerintah Daerah bukan hanya urusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di sana banyak kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Adri menjelaskan, perlu diingat bahwa Kemendagri ini bosnya Kepala Daerah. Namun sayang, kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo selama ini terlihat mandeg. Tidak ada gebrakan yang dilakukan.

“Baik berupa reward bagi daerah yang berprestasi atau punishment bagi daerah yang berkinerja buruk,” kata Adri.

 

Ditulis oleh media klikanggaran.com tanggal 5 Februari 2019.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *