Realisasi Dana Hibah pada Disdik Pemprov Banten Banyak Masalah?

Dana hibah berupa uang digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Dana yang diberikan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tersebut terindikasi bermasalah. Pasalnya, dalam realisasi dana hibah tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuaan yang ada.

Disdikbud selaku pelaksana teknis diduga menggunakan wewenangnya untuk melakukan tindakan penyelewengan anggaran. Sebab, bila tidak ada indikasi tersebut, kenapa Disdikbud menyalahi aturan yang berlaku? Demikian asumsi publik.

Untuk diketahui, di tahun 2017 Pemprov Banten telah melekukan realisasi dana hibah sebesar Rp 1,85 miliar. Khususnya yang berada dalam lingkup Disdikbud. Tentu saja uang tersebut cukup besar nilainya, hingga diduga membuka peluang para pejabat di Disdikbud melakukan tindakan penyalahgunaan hingga menggendutkan kantong-kantong pribadinya.

Adapun indikasi tersebut bisa dilihat dari salah satu permasalahan yang ada. Ternyata, ada 10 penerima hibah mengusulkan proposal hibah yang tidak masuk dalam APBD 2017 saat proses pembahasan. Selain itu, ada catatan yang mengungkapkan bahwa Disdikbud Pemprov Banten tidak melakukan verifikasi dan evaluasi atas usulan hibah di tahun 2017.

Realisasi Dana Hibah

Mestinya, hal tersebut menjadi keharusan yang dilakukan oleh Disdikbud Pemprov Banten. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/022-DINDIKBUD/20 17 tanggal 10 Januari 2017. Bahwa Disdikbud bertugas untuk melakukan verifikasi dan evaluasi persyaratan administrasi permohonan hibah, survey lokasi pemohon, dan memberikan kajian secara tertulis atas kelayakan besaran uang.

Atas permasalahan yang terjadi menyebabkan terbukanya peluang penyalahgunaan hibah dan tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan TAPD tidak cermat dalam memberikan persetujuaan anggaran. Atau, jangan-jangan sudah ada kongkalikong dengan Disdikbud Pemprov Banten?

Besar kemungkinan juga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai OPD teknis tidak melaksanakan Pedoman Pemberian Hibah dengan sengaja. Oleh karena itu, publik berharap ada penyelidikan atas permasalahan yang telah terungkap dalam laporan hasil audit BPK tersebut. Sehingga bisa diketahui kebenaran realisasi dana hibah tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, klikanggaran belum mendapatkan respon dari pihak Pemprov Banten terkait dengan temuan tersebut.

Bagaimana ini kabar kelanjutannya?

Ditulis : klikanggaran.com tanggal 14/02/2019
Editor : Tim Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *