Pemerintah Harus Segera Menasionalisasi Pertambangan Batubara yang Habis Masa Kontraknya

abiseka.com (08-02-2019) – Sebelumnya ekonom Salamuddin Daeng membahas masalah perusahaan batubara yang sudah habis masa kontraknya dan sikap Pemerintah.

Pemerintah Harus Bersikap Tegas

Menurutnya hal ini penting, karena dalam soal keruk mengeruk kekayaan alam oleh swasta Taipan dan Asing, bangsa Indonesia hanya mendapat secuil. Maka Pemerintah harus tegas dalam hal ini.
Banyak orang bicara Indonesia kaya, kekayaan alamnya melimpah. Tapi, kenyataan yang ada malah sebaliknya. Kekayaan alam Indonesia yang dikeruk oleh Taipan dan Asing ternyata tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat.

Penerimaan Negara dari Batubara

Salamuddin Daeng mengingatkan, penerimaan Negara dari mineral dan batubara 2018 hanya Rp 47 triliun. Apakah nilai Rp 47 triliun itu besar?

“Tentu saja tidak, jika dibandingkan skala eksploitasi kekayaan alam yang dilakukan oleh perusahaan raksasa. Tambang emas, tambang perak, tambang tembaga, biji besi, nikel, bauksit, timah, dan lain sebagainya, yang begitu dahsyat dan tanpa ampun,” tutur Daeng, Rabu (19/12/2018).

“Bayangkan, penerimaan sektor minerba itu hanya kurang dari sepertiga penerimaan cukai. Padahal daya keruknya sangat luar biasa. Bayangkan saja hasilnya,” kata Daeng.

“Indonesia eksportir batubara nomor 1 di dunia. Indonesia eksportir tembaga terbesar keempat di dunia. Indonesia penghasil timah nomor 2 terbesar di dunia. Indonesia produsen nikel nomor 1 terbesar di dunia. Indonesia nomor 1 sebagai negara exportir bouxit terbesar di dunia. Belum termasuk biji besi, perak, emas, bahan tambang lainnya. Tapi, penerimaan negara cuma Rp 47 triliun, cuma 3 miliar dolar, alias seupil,” lanjutnya.

Padahal menurut penilaiannya, Indonesia memproduksi batubara mencapai 400 juta ton setahun. Pemerintah menetapkan harga batubara acuan (HBA) untuk pembelian PLN di dalam negeri senilai 107,83 dolar per ton.

“Kalau harga batubara tidak sebesar itu, lalu untuk apa Menteri ESDM menetapkan HBA?” tanya Daeng.

Jadi menurut Daeng, penerimaan perusahaan batubara bisa mencapai 43 miliar dolar atau Rp 625 triliun. Itu hanya dari batubara saja, belum dari bahan tambang yang lain.

“Kok bisa, penerimaan seluruh sektor minerba cuma Rp 47 triliun? Itu cuma 7% dari nilai penjualan batubara,” tanya Daeng lagi.

“Oleh karenanya, Presiden Jokowi tidak bisa bermain-main dengan perusahaan batubara ini. Menjadi kewajiban Pemerintah untuk segera melakukan nasionalisasi perusahaan batubara,” kata Daeng.

“Ini sebagai pelaksanaan Trisakti, yang merupakan janji kunci Pak Jokowi kepada bangsa Indonesia. Jadi Pak Presiden hendaklah menepati janji. Rakyat senang kepada pemimpin yang menepati janji,” tutup Salamuddin Daeng.

 

Ditulis oleh media klikanggaran.com tanggal 19 Desember 2018.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *