Korupsi Bantuan Tunai, Pendamping PKH Diciduk Polisi

Seorang pendamping sosial untuk Program Kartu Keluarga Harapan (PKH), Syahruddin (39), diamankan anggota Reskrim Polrestabes Makassar. Tersangka diduga memotong dana bantuan sosial yang seharusnya diberikan kepada masyarakat prasejahtera.

Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Wahyu Dwi Ariwibowo mengatakan, Syahruddin ditangkap di kediamannya, di Kecamatan Tallo, Makassar pada Selasa, 5 Maret 2019 lalu. Tersangka tertangkap tangan menyimpan ratusan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang seharusnya dipegang oleh warga pra sejahtera penerima tunjangan.

“Diketahui setiap bulan tersangka mencairkan dana milik warga dampingannya dan memotong Rp15 ribu per orang dari dampingannya, di Kecamatan Tallo yang berjumlah 400 orang. Tidak hanya itu, setiap tiga bulan tersangka juga memotong dana tunjangan khusus Rp50 ribu per orang ,” tutur Wahyu dalam keterangannya, Kamis, 7 Maret 2019.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan UU tersebut, maka ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Syahruddin saat ini ditahan di sel Polrestabes Makassar.

“Motifnya sementara untuk memperkaya diri sendiri. Kita akan dalami lagi kemungkinan keterlibatan pihak lain,” tutur Wahyu.

Wahyu meminta warga Makassar yang merasa atau mencurigai dana bantuan sosial PKH dipotong tenaga pendampingnya, agar tidak segan-segan melapor ke kantor polisi setempat.

“Kartu PKH itu seharusnya dipegang warga penerima tunjangan, bukan tenaga pendampingnya. Kalau ada mencurigakan segera lapor polisi, langsung kami tindak,” ujar dia.

Wahyu menambahkan, saat ini jajarannya telah membentuk Satuan Tugas Bantuan Sosial (Satgas Bansos) yang terdiri dari anggota Satuan Reserse Kriminal, yang akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Pemerintah Kota Makassar. Tugasnya melakukan pengawasan dan penindakan terkait pengelolaan dana Bansos warga Makassar.

“Kami sudah koordinasi dengan pemerintah kota, Kemensos, karena tidak menutup kemungkinan kasus pemotongan ini hanya dilakukan seorang pendamping saja,” ungkapnya. (ase)

Ditulis : viva.co.id tanggal 07/03/2019

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *