Guyuran Duit untuk Partai Politik Rawan Diselewengkan?

Tidak aneh jika banyak masyarakat yang berlomba-lomba untuk menjadi anggota partai politik. Selain peluang menduduki kursi empuk di pemerintahan, ternyata partai politik selama ini mendapatkan guyuran duit dari negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Guyuran duit ini berupa bantuan keuangan partai politik dengan memperhatikan porsi kursi di legislatif. Namun sayang, seringkali dana bantuan keuangan bagi partai politik ini, dalam pelaksanannya sering ditemukan dugaan penyelewengan. Tentu saja, dugaan penyelewengan ini bisa merugikan keuangan negara. Seperti yang terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat.

Diketahui, Pemerintah Kota Padang pada tahun 2016 menganggarkan dana bantuan keuangan partai politik sebesar Rp888.309.104. Uang ratusan juta ini selanjutnya akan dibagikan kepada partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang. Diketahui, ada sembilan partai politik yang akan kebagian guyuran duit ini.

Guyuran Duit untuk Partai

DPD Partai Golongan Karya mendapatkan bantuan dua kali untuk dua tahun anggaran 2015 dan 2016 masing-masing sebesar Rp89.230.500. DPC Partai Hati Nurani Rakyat menerima bantuan sebesar Rp67.851.000. DPC Partai Bulan Bintang menerima bantuan sebesar Rp32.591.250. DPD Partai Nasional Demokrat menerima bantuan sebesar Rp46.221.750.

DPD Partai Keadilan Sejahtera menerima bantuan sebesar Rp87.799.500. DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerima bantuan sebesar Rp45.492.750. DPC Partai Gerakan Indonesia Raya menerima bantuan sebesar Rp 100.210.500. DPD Partai Amanat Nasional menerima bantuan sebesar Rp 81.875.250. DPD Partai Kebangkitan Bangsa menerima bantuan sebesar Rp34.632.000.

Dalam perjalanannya, kesembilan partai ini diduga kompak tidak menjalankan duit dana bantuan keuangan sebagaimana mestinya. Adapun temuan-temuan yang paling banyak berupa penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan peraturan dan kriteria. Lebih parah, dana yang digunakan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat laporan pertanggungjawabannya diragukan.

Akibatnya, dana bantuan keuangan partai politik untuk sembilan partai yang mencapai Rp 675 juta lebih, berpotensi terbuang cuma-cuma. Hal ini patut disayangkan, tentunya uang ratusan juta ini jika digunakan dengan baik bisa berdampak positif terhadap masyarakat di Kota Padang.

Bagaimana dengan daerah anda?

 

Ditulis oleh media klikanggaran.com tanggal 21 Januari 2019.

Editor : Redaksi

2 tanggapan untuk “Guyuran Duit untuk Partai Politik Rawan Diselewengkan?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *