CBA Dorong Aparat Hukum untuk Menggantung Mati 20 Pejabat Korupsi di KemenPUPR

20 pejabat korupsi yang terjaring OTT KPK, termasuk pejabat KemenPUPR, harus digantung mati oleh aparat hukum. Pasalnya, mereka telah melakukan tindak kejahatan korupsi, memperkaya diri sendiri, dan merugikan negara.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, kepada Klikanggaran.com hari ini, Minggu (30/12/2018).

Ia mendorong agar pihak penegak hukum khususnya KPK, menggunakan pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999. Menurut Jajang, korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat KemenPUPR terkait dana bencana tersebut tidak dapat dimaafkan.

“Ini momentum bagi lembaga penegak hukum untuk bertindak tegas pada pejabat korupsi dan keras kepada koruptor. Biar ada efek jera,” kata Jajang.

Dijelaskan oleh Jajang, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati untuk koruptor tercantum dalam pasal 2. Pada pasal 2 ayat 1 mengatur mengenai perbuatan memperkaya diri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara.

Kemudian, pada ayat 2, lanjut Jajang, disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pejabat Korupsi Hukum Mati

“Keadaan tertentu yang dimaksud dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Misalnya pada waktu terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (28/12/2018) di Jakarta. Dalam operasi ini, KPK menangkap 20 pejabat korupsi termasuk dari pihak KemenPUPR.

Menurut keterangan KPK, 20 orang yang diciduk berasal dari unsur Kementerian PUPR, Pejabat Pembuat Komitmen, dan pejabat lainnya. Selain itu penyidik juga menyita uang sebesar Rp 500 juta dan 25 ribu dolar Singapura, serta satu kardus berisi uang yang saat ini sedang dihitung.

Uang itu terkait dengan proyek pengadaan air minum. KPK pun saat ini tengah mendalami hubungan proyek yang dijadikan bancakan dengan proyek sistem penyediaan air minum untuk tanggap bencana. Saat ini keduapuluh orang tersebut telah diamankan di Gedung Merah Putih KPK, guna menjalani pemeriksaan awal.

 

Ditulis oleh media klikanggaran.com tanggal 30 Desember 2018.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *