Anomali Pembangunan Infrastruktur Versi LSM

Festival pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo disambut positif banyak pihak. Harus diakui Indonesia tertinggal dalam ketersediaan infrastruktur dengan negara lain, dan ini pulalah yang membuat ekonomi negeri ini sulit tumbuh signifikan.

Ada 245 proyek strategis nasional, mulai dari jalan tol, bandar udara, pelabuhan, bendungan, hingga proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Total dana yang dibutuhkan tak tanggung-tanggung, mencapai Rp4.197 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp525 triliun diambil dari APBN.

Namun, setelah empat tahun festival proyek berjalan, anomali muncul. Ekonomi tak tumbuh signifikan, hanya seputaran 5%. Industri manufaktur, yang kerap menjadi kontributor terbesar perekonomian Indonesia, malah melesu. Sumbangannya kepada PDB turun dari 20,25% pada Kuartal II-2016 menjadi 19,93% pada Kuartal-III 2017.

Ketua Presidium Barisan Pemeriksa Kondisi Proyek (BPKP), Rusmin Effendy mengatakan bahwa sederet masalah ditemukan. Bandara Kertajati sepi penumpang. Jalan tol Becakayu dan Trans Jawa tak diminati angkutan barang karena tarif kemahalan.

Sejumlah bendungan ternyata tak terkoneksi dengan jaringan irigasi. Beberapa proyek tak sesuai dengan aturan tata ruang. Lalu masalah pembebasan tanah yang tidak tuntas memicu protes warga.

“Banyak target Pemerintah meleset. Pembangunan 65 bendungan yang digadang-gadang Pemerintah hanya selesai enam atau tujuh saja. Tol laut yang katanya bisa mempermurah biaya logistik, nyatanya malah menguntungkan perusahaan ekspedisi besar. Jalan tol yang katanya untuk logistik justru tarifnya memberatkan angkutan truk,” paparnya dalam Diskusi Publik BPKP di Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Skema pembiayaan proyek infrastruktur yang lebih mengandalkan BUMN karya juga membebani keuangan perusahaan-perusahaan konstruksi pelat merah. Total utang BUMN karya melejit dari Rp525 triliun pada 2015 menjadi Rp805 triliun per September 2018.

Selain itu, tak sedikit pihak yang mempertanyakan perencanaan proyek, terutama efeknya terhadap biaya logistik, karena sebagian besar proyek yang dikerjaka justru tak berhubungan dengan moda pengangkutan barang tapi orang. Proyek Infrastruktur juga dinilai tak memiliki perencanaan matang dalam hal kajian ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Untuk itu, BPKP meminta pemerintah meninjau ulang proyek-proyek yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional. Mengingat keterbatasan anggaran, pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan proyek-proyek yang akan berdampak langsung terhadap sektor industri manufaktur, seperti jaringan jalan publik untuk angkutan barang dan akses ke infrastruktur utilitas seperti pembangkit listrik dan ladang gas bumi.

Ditulis : m.bisnis.com tanggal 12/03/2019

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *