Ada yang Tak Beres dalam Perjalanan Dinas Anggota DPR RI

Pada dasarnya perjalanan dinas harus selektif. Arti selektif di sini adalah hanya sebatas kepentingan yang sangat tinggi. Bahkan dari segi prioritasnya pun harus berkaitan dengan penyelenggaran pemerintah.

Selain itu, harus memperhatikan ketersediaan anggaran dan kesesusaian dengan pencapaian kinerja. Nah, prinsip lain yang harus digarisbawahi oleh publik adalah terkait efisiensi penggunaan anggaran belanja negara. Karena hal efisiensi penggunaan anggaran terkadang menjadi masalah tersendiri.

Misalnya saja pada tahun anggaran 2017 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditemukan kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas Anggota DPR. Ada belanja rangkap (ganda) sebesar Rp156.954.000.

Sehingga sebagai akibatnya, kelebihan pembayaran tersebut tidak sesuai dengan realisasinya. Hal ini pun menimbulkan kecurigaan publik, bahwa bisa saja pembayaran tersebut sengaja dimanupulasi.

Sebab faktanya, perjalanan dinas yang dilakukan anggota DPR RI tersebut dibayarkan bersamaan dengan kegiatan dinas lain dan atau belanja perjalanan luar kota. Dan, bersamaan dengan jadwal rapat/ sidang di dalam kota/ Jakarta. Hal tersebutlah yang mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja kegiatan dinas sebesar Rp156.954.000.

Tak hanya sampai di situ, ada penyebab lain kenapa perjalanan kedinasan anggota DPR RI ini menjadi ganda. Dari dokumen yang dimiliki matanggaran.com diketahui. Pelaksana perjalanan kedinasan tidak mempertanggungjawabkan biaya perjalanannya sesuai dengan realisasi.

Padahal dalam prinsip perjalanan kedinasan tersebut diatur, dilarang untuk melakukan kegiatan rangkap. Misalnya saja pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012. Mengatur tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap pada pasal 36.

Yang berbunyi, “Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih), dalam pertanggungjawaban, yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan”.

Hal inilah yang membuat publik kecewa terhadap anggota DPR RI yang tidak memperhatikan aturan tersebut. Padahal jelas di situ tertulis, tidak boleh melakukan rangkap dalam perjalanan kedinasan. Jika masih bersikukuh, maka mereka harus bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang mereka lakukan.

 

Ditulis oleh media matanggaran.com tanggal 4 Februari 2019.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *